MARTAPURA, InfoDisdik – Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Kerja (Raker) di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Martapura, Jumat (30/1/2026) pagi.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny, serta dihadiri jajaran pengurus Pokja Bunda PAUD dan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan anak usia dini.
Rapat kerja tersebut menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja sekaligus menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD di Kabupaten Banjar, terutama dalam mendukung gerakan Wajib Belajar 13 Tahun sebagaimana dicanangkan pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Hj Nurgita Tiyas menegaskan komitmen untuk tetap menjaga mutu layanan PAUD meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Di tengah efisiensi anggaran, kita tetap berupaya memastikan layanan pendidikan PAUD berjalan optimal dan ramah anak,” ujar Hj Nurgita Tiyas.
Ia juga menyampaikan bahwa ke depan berpotensi muncul program-program baru yang perlu dikawal secara bersama agar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
“Jika terdapat kebutuhan yang dinilai mendesak dan penting, maka perlu dikawal bersama agar mendapat perhatian dari jejaring dan pemangku kepentingan terkait,” katanya.
Nurgita Tiyas yang akrab disapa Gita menjelaskan bahwa Pokja Bunda PAUD memiliki peran penting dalam memperkuat tugas dan fungsi Bunda PAUD, tidak hanya dari sisi kelembagaan tetapi juga dalam mengimplementasikan visi dan misi organisasi.
Menurutnya, evaluasi berkala terhadap program yang telah berjalan menjadi langkah penting agar kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan dengan kebutuhan di lapangan.
“Evaluasi secara rutin sangat diperlukan untuk pembaruan program agar selaras dengan kebutuhan satuan PAUD dan kondisi di lapangan,” tuturnya.
Selain itu, Gita menekankan pentingnya memastikan sarana dan prasarana PAUD yang disediakan pemerintah daerah aman dan layak digunakan oleh anak-anak.
“Kita harus memastikan fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah melalui satuan PAUD benar-benar mendukung proses pembelajaran dan tidak membahayakan anak sebagai pengguna,” jelasnya.
Rapat kerja ini diharapkan mampu menghasilkan program-program PAUD yang inovatif, berkelanjutan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, satuan PAUD, dan masyarakat. Selain sebagai wadah perencanaan, kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program PAUD yang telah berjalan sebelumnya.